Jakarta, Cyberthreat.id – Kerentanan akan selalu ada di dalam sistem Perparkiran. Hal ini ditegaskan Ketua Indonesia Parking Association (IPA), Rio Octaviano, yang mengatakan perkembangan teknologi dan informasi serta digitalisasi menciptakan konsep bahwa sistem di Perparkiran digunakan untuk mengurangi kecurangan.
Mengurangi kecurangan, kata dia, berbeda dengan mengeliminasi kecurangan. Sehingga salah satu perkara yang krusial dalam sistem Perparkiran adalah bagaimana sistem yang digunakan harus update setiap saat.
“Nah, kalau ditanya soal kerentanan akan terus ada selama manusia yang mengoperasikan,” kata Rio di Kementerian Perdagangan di Jakarta, Senin (2 September 2019).
Selama ini, kata dia, terdapat dua sistem failure yang dihadapi IPA dalam menjalankan layanannya yakni human cause dan system cause. Kalau operating system (OS) yang bermasalah mereka pernah menghadapi virus dan sejenisnya.
Kalau software-nya yang bermasalah, IPA juga pernah menghadapi bug, sampai kerusakan hardware yang menimbulkan kerusakan atau kegagalan sistem.
“Saya katakan yang paling bahaya sebenarnya adalah human cause yang disebabkan oleh manusia. Terutama kalau kita bicara kerentanan soal cheating (kecurangan).”
Menurut Rio, kerentanan paling utama dari human cause adalah kalau orang sudah mengoperasikan sebuah sistem secara terus menerus, maka dia akan mencari celah. Ia mencontohkan salah satu celah selama ini adalah ketika sistem di restart, maka tarif parkir tidak akan keluar.
“Lalu nanti petugas parkirnya meminta sama orang misalnya Rp 50 ribu, pas ditanya tiketnya dibilang sistem lagi rusak. Nah kecurangan seperti itu yang berbahaya,” ujarnya.
Kendala SDM dan Teknologi
Operator parkir di Indonesia tidak semuanya melakukan pengembangan sendiri. Kebanyakan masih melakukan pengembangan software atau sistem dari pihak ketiga. Sampai disini terlihat jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan talenta digital dan teknologi untul pengembangan sistem Perparkiran.
Rio mengatakan sistem Perparkiran adalah sesuatu yang komprehensif. Terdapat parsial-parsial yang harus dipahami. Tidak bisa dilihat satu sisi saja karena operator parkir itu harus memiliki penyedia barang/alat, penyedia software dan aggregator-nya.
Ke depan, sistem pembayaran Perparkiran mengarah ke cashless yang merupakan program pemerintah. Ia berharap jangan sampai terjadi monopoli dalam cashless yang lebih mengutamakan chip base. Chip base, kata dia, mengacu kepada ponsel yang salah satu metode pembayarannya melalui QR code atau e-money.
“Kami berharap pemerintah kalau bisa mengeluarkan standarisasinya.”
Sejak tahun 2012 DKI Jakarta dan beberapa kota di Indonesia menggunakan instruksi kerja parkir. Instruksi tersebut kebanyakan menetapkan harga Rp 2 ribu untuk motor dan Rp 5 ribu untuk mobil. Rio mengatakan sampai sekarang harga itu masih sama sementara dalam rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali inflasi.
“Kami berharap banyak muncul solusi teknologi yang bisa memberikan manfaat maksimal dan layanan terbaik karena kebanyakan orang melihat sistem Perparkiran sebagai penghasil uang ketimbang layanan.”
Sumber : https://cyberthreat.id/read/2574/Ini-Salah-Satu-Contoh-Kecurangan-di-Sistem-Perparkiran